Mahasiswa Desak Pemerintah Realisasikan KKR
December 11, 2008

KOETA RADJA | Harian Aceh—Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK), Rabu (10/12), memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mendesak Pemerintah Aceh segera merealisasikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) berunjuk rasa di Simpang Lima, Banda Aceh, kemarin. Mereka menuntut pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKR) di Aceh, agar kasus pelanggaran HAM segera diselesaikan. ((Foto HARIAN ACEH | ISRA SAFRIL)
“Pemerintah Aceh harus segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh pada masa lalu,” ujar Alja Yusnadi, perwakilan MPK.

Menurutnya, selama ini penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh terkesan tidak ada progres sama sekali. Padahal dalam MoU, penyelesaian pelanggaran HAM merupakan salah satu butir kesepakatan. “Kasus Bantaqiah, misalnya. Walaupun sudah digiring ke meja hijau, tapi proses peradilan HAM masih cacat karena hanya menyeret nama-nama prajurit saja. Sedangkan untuk komandan dan atasan tidak tersentuh,” lanjutnya.

Karenanya, MPK menyimpulkan realisasi pembentukan KKR sebagai upaya untuk mengadili pelaku kejahatan atas kemanusiaan merupakan suatu kewajiban pemerintah guna menuntaskan peradilan HAM di Aceh.

Dengan adanya KKR, lanjutnya, penuntasan penanganan kasus pelanggaran HAM sedikit banyak akan memberikan solusi. “Apalagi KKR merupakan amanah MoU antara RI-GAM,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, celah untuk membentuk instrumen hukum adalah KKR yang bisa mengusut tuntas aktor pelaku sampai tingkat atas. “Selain itu, pembentukan KKR bukan hanya berpatok pada MoU, tapi di beberapa daerah pascakonflik, KKR adalah solusi penyelesaiannya, seperti Timtim, Afrika Selatan, Argentina dan beberapa negara bekas konflik lainnya,” katanya.(cbn/min

Dikutip dari Harian Aceh, 11 Desember 2008