Gubernur Prihatin terhadap Intimidasi Pemilu di Aceh
December 12, 2008

Gubernur Prihatin terhadap Intimidasi Pemilu di Aceh

* Forsikom Peserta Pemilu Dikukuhkan
* KIP Kirim Enam Nama ke Bawaslu

KOETA RADJA - Berbagai kasus pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang hingga saat ini belum tertangani oleh aparat penegak hukum di Aceh membuat Irwandi Yusuf angkat bicara dalam nada prihatin. Gubernur Aceh itu menyatakan kondisi pemilu di Aceh masih berjalan labil dan belum memenuhi rasa kenyamanan dalam berdemokrasi. Lebih khusus lagi, ia mengaku prihatin dengan adanya intimidasi terhadap beberapa partai politik akhir-akhir ini, sehingga dikhawatirkan Pemilu 2009 di Aceh tidak berlangsung damai dan lancar.

“Intimidasi menjelang pemilu di Aceh sekarang ini sudah terjadi, meskipun tidak terlalu signifikan, namun dikhawatirkan akan mengganggu perdamaian,” katanya pada acara deklarasi sekaligus pengukuhan pengurus harian Forum Silaturahmi dan Komunikasi (Forsikom) Antarpeserta Pemilu 2009 di Aceh yang berlangsung di Anjong Monmata, Banda Aceh, Kamis (11/12).

Forum yang dibentuk pada 10 Oktober 2008 di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh itu dipimpin Yarmen Dinamika (Direktur Eksekutif Aceh Peace Resource Center/APRC), sedangkan wakil koordinatornya Ilham Saputra (Wakil Ketua KIP Aceh) dan Anwar Noer (Anggota FKK Desk Aceh), Sekretaris Wiratmadinata (Sekjen Forum LSM Aceh), Wakil Sekretaris Dadang Budiana (Communication Officer APRC) dan Azhar Zulkifli (akademisi), serta Herizal (Office Manager APRC) sebagai Bendahara Forsikom.

Saat pengukuhan pengurus harian kemarin, Gubernur Irwandi juga mengukuhkan keanggotaan Forsikom secara simbolis yang direpresentasikan oleh Ghufron Zainal Abidin (mewakil partai politik berbasis nasional), Rosmaliana (mewakil partai politik lokal), dan Helmi Hass (mewakili calon anggota DPD). Sebab, dalam statuta kelahirannya, seluruh ketua parnas dan parlok di Aceh serta semua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh merupakan anggota Forsikom.

Deklarasi itu dirangkai dengan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 35/2008 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu 2009. Tampak hadir saat deklarasi Wakil Ketua DPR Aceh, Waisul Qarani Aly, Juru Bicara Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh, Zainal Arifin, mantan Plt Gubernur Aceh Azwar Abubakar, para pimpinan partai politik berbasis nasional dan lokal serta sejumlah calon anggota DPD RI asal Aceh.

Tak tertangani

Menurut Irwandi, berbagai kasus pelanggaran pemilu di Aceh saat ini terus berlangsung. Seperti penurunan baliho, penurunan bendera partai, pembakaran kantor parpol, penaikan spanduk yang melabelkan salah satu partai dengan sebutan partai separatis.

Ironisnya, kata Irwandi, kasus-kasus tersebut tidak tertangani sebagaimana mestinya. Bahkan, kondisi tahapan pemilu di Aceh serba tidak pasti, karena ketiadaan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu). “Kita harapkan kepada pihak-pihak yang melakukan propaganda dan kampanye negatif dalam pemilu segera menghentikannya. Kasihan rakyat kalau digiring lagi ke pusaran konflik,” ujar Irwandi.

Irwandi mengaskan, perdamaian di Aceh agar terus dipelihara, karena damai nilainya sangat mahal. Apabila sampai lepas, maka akan sulit untuk meraihnya kembali.

Dia menyebutkan, semua pihak harus memberi ruang sepenuhnya kepada rakyat untuk mengekspresikan pilihan politiknya secara bebas. “Jadi, jangan pernah ada satu peserta pemilu pun yang melakukan intimidasi terhadap peserta lainnya. Biarlah rakyat sendiri yang menentukan pilihannya karena rakyatlah yang lebih tahu,” sebutnya.

Optimis pada Forsikom

Gubernur Irwandi juga menyatakan apresiasinya terhadap pembentukan Forsikom Peserta Pemilu 2009 di Aceh. Forum ini dia harapkan

dapat mengambil peran dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antarpartai atau minimal bisa mengeliminir konflik sesama peserta pemilu demi terwujudnya pemilu damai di Aceh. Apalagi sebelumnya sudah dilakukan deklarasi Ikrar Pemilu Damai oleh peserta Pemilu 2009 di Aceh pada 12 Oktober 2008 di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

“Pendeklarasian Forsikom ini penting, di mana peserta pemilu di Aceh sudah mengikatkan diri dalam sebuah jalinan ukhuwah demi suksesnya pemilu dan terpeliharanya perdamaian di Aceh,” katanya.

Meskipun demikian, kata Irwandi, mewujudkan pemilu damai juga menjadi tanggung jawab dari KIP, KPU, LSM, dan masyarakat lainya.

Teks deklarasi itu kemarin dibacakan oleh Sekretaris Forsikom, Wiratmadinata.

Sementara itu, Jubir FKK Desk Aceh, Zainal Arifin mengatakan, salah satu fungsi Forsikom adalah sebagai mitra KIP dan para perserta Pemilu 2009 dalam upaya menjembatani berbagai persoalan yang terjadi antara partai politik peserta pemilu.

“Justru untuk tujuan inilah Forsikom dibentuk dengan harapan berbagai persoalan yang terjadi antarpeserta pemilu dapat dipecahkan secara musyawarah, sehingga tidak mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan saat ini,” ujarnya.

Koordinator Forsikom, Yarmen Dinamika yang juga Redpel Serambi Indonesia menyatakan, visi utama forum tersebut adalah terjalinnya silaturahmi dan komunikasi antarpimpinan partai politik dan calon anggota DPD asal Aceh dalam mewujudkan Pemilu 2009 yang demokratis serta terjaganya perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Adapun misinya, antara lain, menjalin kebersamaan dan saling menghargai antarpeserta pemilu, menampung pengaduan peserta pemilu terkait pelanggaran, baik yang dilakukan parpol maupun bukan yang dapat mencederai spirit pemilu damai di Aceh.

Kirim enam nama

Sementara itu, Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Sahputra mengakui pihaknya sudah menerima enam nama calon anggota Panwaslu Aceh yang diusulkan DPRA.

Enam nama tersebut segera dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat. Tiga di antaranya akan ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Aceh setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bawaslu.

“Rencananya besok (hari ini -red) kita segera mengirimkannya ke Bawaslu agar proses pembentukan Panwaslu Aceh bisa cepat selesai,” kata Ilham menjawab Serambi, Kamis (11/12).

Dia sebutkan, enama nama calon anggota Panwaslu yang diajukan DPRA itu adalah Nyak Arief Fadhillah, Rasyidin Hamin, Radhiana, Yusra Jamali, Asqalani, dan Zuraida.

“Sejauh mana prosesnya dan kapan pelantikannya sangat tergantung pada Bawaslu. Yang terpenting KIP telah mengajukan enam nama tersebut sesuai dengan permintaan KPU. Keinginan kita panwaslu bisa segera terbentuk di Aceh,” tukas Ilham yang kemarin menyampaikan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 35 kepada pimpinan partai politik maupun calon anggota DPD asal Aceh. (sar)

Dikutip dari Harian Serambi Indonesia, 12 Desember 2008