BRA Akui Banyak Korban Konflik belum Terima Bantuan
December 18, 2008

* Dana untuk Anggota PETA Disalurkan Dinsos

KOETARADJA - Ketua Harian Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA), M Nur Djuli mengatakan, hingga memasuki tahun keempat penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005, masih banyak korban konflik yang belum menerima bantuan. Saat ini, BRA terus berusaha meyakinkan Pemerintah Pusat maupun Aceh, mengenai kondisi tersebut.

Pernyataan itu diungkap Nur Djuli dalam siaran pers kepada Serambi, Rabu (17/12), menyikapi pernyataan Danrem Lilawangsa, Kolonel Inf Eko Wiratmoko, yang dilansir beberapa media massa, kemarin. M Nur Djuli menyatakan penghargaan atas ungkapan keprihatinan Danrem tersebut. “Semoga ungkapan keprihatinan Danrem itu bisa membantu agar dana BRA tahun depan dapat keluar secukupnya dan tepat waktu,” ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, kendati penandatangan MoU Helsinki sudah empat tahun berlalu, namun masih banyak korban konflik yang belum dibangun rumahnya. “Masih banyak warga korban konflik yang belum mendapat fasilitas rumah atau bantuan lainnya. Padahal mereka juga bagian dari penerima bantuan reintegrasi. Sebagai bukti, temuan paling banyak di Bener Meriah dan Aceh Tengah,” kata Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Eko Wiratmoko usai melepas pasukan Pleton Beranting, di Lapangan Pulo Kiton, Bireuen, Selasa (16/12).

Danrem mengaku sedih saat mengetahui masih ada sekitar 1.500 orang anggota pembela tanah air (Peta) di Aceh yang sampai kini belum menerima bantuan reintegrasi karena dicegat BRA. Sedangkan bantuan bagi 3.000 mantan kombatan GAM yang terdata, sebutnya, sudah tuntas disalurkan secara menyeluruh.

Disalurkan dinsos

Mengenai penyaluran dana kepada anggota Peta, Ketua BRA menyatakan, kegiatan itu telah dilakukan langsung oleh Dinas Sosial, tanpa penglibatan BRA. “Sampai tahun 2007 secara akumulatif telah disalurkan kepada sejumlah 5000 (lima ribu) anggota Peta berdasarkan data nama dan alamat (by name, by address), yang diberikan oleh Kesbang Linmas kepada Dinsos dengan bantuan sebanyak Rp 10 juta per-anggota, dan telah disalurkan melalui rekening masing masing penerima,” kata dia.

Nur Djuli melanjutkan, pada akhir tahun 2007, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, telah melakukan audit terhadap dana-dana yang disalurkan baik oleh BRA, Dinsos, dan Kesbang. Dalam laporannya kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat, kata Nur Djuli, BPKP menyatakan telah menemukan banyak kasus-kasus bermasalah yang dianggap melanggar hukum dalam penyaluran dana kepada anggota Peta. Menindaklanjuti temuan itu, BPKP telah melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

“Akibat dari penemuan itu maka BRA tidak dapat meneruskan permohonan dana untuk 2008 bagi anggota Peta yang belum dituntaskan sebanyak 1500 orang lagi,” kata dia. Menurut Nur Djuli, BRA telah menyampaikan rasa prihatin kepada ketua Peta tentang masalah itu.

Daerah tertinggal

Mengenai hal yang berhubungan dengan daerah-daerah tertinggal, seperti Bener Meriah, Nur Djuli mengatakan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memprioritaskan pengembangan ekonomi bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dalam kaitan itu, kata Nur Djuli, ia selaku Ketua BRA telah berkali-kali mengunjungi Kabupaten Bener Meriah dan berusaha mendapatkan bantuan-bantuan dari para donor asing.

BRA, lanjut Nur Djuli, telah mengadakan kerja sama dengan beberapa organisasi donor asing untuk lebih peduli dengan masyarakat di sana. Hasilnya, kata dia, BRA telah menandatangani persetujuan dengan KSW dari Jerman untuk membuat 300 rumah Bener Meriah yang dikelola oleh GiTec dan Mammamia dengan kerja sama BRR. Proyek perumahan ini akan disertai oleh program-program pemberdayaan ekonomi.

“BRA juga telah menandatangani kerja sama dengan IOM untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan training ketrampilan untuk anggota masyarakat rentan ekonomi di Bener Meriah. BRA akan terus berusaha mencari dana-dana tambahan selain dari sumber Pemerintah. Diskusi-diskusi telah diadakan dengan UNDP, EU, USAID, Ausaid, dan donor-donor lain,” demikian M Nur Djuli.(nal)

Dikutip dari Harian Serambi Indonesia, 18 Desember 2008