Korban Konflik Demo ke BRA
March 20, 2009

BANDA ACEH - Puluhan korban konflik dari Bener Meriah dan Aceh Tengah, demo ke kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Banda Aceh, Kamis (19/3).

Dikoordinir Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), mahasiswa peduli keadilan (MPK), para korban konflik itu menuntut BRA memverifikasi kembali data korban konflik penerima rumah bantuan di dua kabupaten itu.

Pasalnya, hasil verifikasi data BRA 2005, selain masih banyak korban konflik belum terdata sebagai penerima rumah bantuan BRA, nama yang sudah terdata juga dinilai belum semuanya tepat sasaran.

Koordinator aksi, Agusta Muktar, dalam orasinya menyebutkan data verifikasi BRA 2005, jumlah rumah bantuan tipe 36 yang sudah siap dibangun di dua kabupaten itu 1.200 unit, sedangkan pendataannya 5.200 unit rumah. Menurutnya, data rumah yang sudah siap dibangun, serta 4.000 unit rumah yang akan dibangun masih banyak kekeliruan.
“Segera bentuk tim verifikasi guna mendata korban konflik Bener Meriah dan Aceh Tengah. BRA jangan lepas tangan, jumlah korban konflik yang belum terdata sebagai penerima rumah bantuan lebih banyak dibandingkan yang sudah terdata,” teriak Agusta.

Selanjutnya, tiga perwakilan masyarakat, serta dua perwakilan AJMI dan MPK diizinkan masuk ke kantor BRA Aceh untuk melakukan negoisasi. Namun, Ketua BRA, Nur Djuli kebetulan sedang tak berada di kantor itu. Perwakilan pengunjuk rasa diterima Kasatker perumahan BRA, Asmawati dan Koordinator Pendataan BRA, M Taher.

Meski negoisasi hampir satu jam, namun pertemuan tersebut tidak menuai titik temu. Perwakilan pengunjuk rasa tetap meminta pihak BRA segera membentuk tim verifikasi pendataan rumah korban konflik di kedua daerah ini sebelum pemilu, April 2009. Menurut Agusta, desakan itu lantaran dana pembangunan rumah bantuan korban konflik itu kembali direalisasikan, April 2009.

Sedangkan BRA berjanji akan membentuk tim verifikasi itu usai pemilu, April 2009. Alasannya, kondisi keamanan jelang pemilu tak tepat jika tim verifikasi data itu dibentuk. Selain itu, menurut pihak BRA pembentukan tim verifikasi data tersebut juga harus dikoordinasikan dengan Bupati dan BRA di dua kabupaten itu.

“Kami akan meminta Gubernur mendesak BRA membentuk tim verifikasi data rumah korban konflik di kedua kabupaten itu. Sebelum pemilu, tim verifikasi itu harus sudah terbentuk dan mulai bekerja,” tegas Agusta.(sal)

Dikutip dari Harian Serambi Indonesia, Sabtu, 20 Maret 2009