23 KK Korban Konflik belum Terima Diyat
March 22, 2009

LHOKSEUMAWE - Sebanyak 23 dari 155 kepala keluarga (KK) korban konflik di Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara, hingga kini belum menerima dana diyat dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Padahal, ahli warisnya sudah menandatangani kwitansi penerimaan dana itu, Desember 2008.

Parahnya lagi, dua dari 155 KK itu, tidak terdata dalam tahun 2008, meskipun sudah pernah menerima pada 2006 lalu.

“Padahal orang lain yang ada di kecamatan kami yang sama-sama tanda tangan kwitansi, uang Rp 3 juta jatah tahun 2008 sudah masuk ke rekening. Sedang sisanya kami 23 orang, sampai sekarang belum menerimanya,” ujar Faisal Basri (34), warga Blang Ralee ketika mengadu ke LBH Pos Lhokseumawe, Sabtu (21/3).

Para korban di kantor LBH menjelaskan, sejak 2006 mereka sudah menyelesaikan semua urusan administrasi. Tapi, hingga 2007 belum mendapat apapun. Baru Desember 2008 mereka dipanggil untuk menandatangi kuwitansi pembayaran senilai Rp 3 juta. Tapi, 23 orang lagi hingga kini belum menerimanya. Sehingga, 12 Maret lalu mereka sempat mendatangi BRA Aceh Utara.

Saat itu Ketua BRA Aceh Utara, Nurdin, berjanji semua penerima baik dari dana APBA maupun APBN akan dikucurkan dana tersebut. Namun, harapan mereka tidak kunjung datang.

Ketua LBH Pos Lhokseumawe Zulfikar SH mengatakan, sebenarnya sesuai laporan masyarakat, ada permasalahan lain terkait dana diyat di Kecamtaan Simpang Keuramat. Yakni, M Yunus (45), warga Ie Tarek dan Nursiah (42), warga Pase Sentosa.

Mereka pada Januari 2007 telah menerima dana diyat tahap pertama sebesar Rp 3 juta. Sedangkan tahun berikutnya, nama mereka tidak tercantum lagi. Padahal, sesuai mekanisme, bahwa dana diyat akan diterima keluarga korban tiap tahun berjumah Rp 3 juta hingga keseluruhanya menjadi Rp 60 juta.

Untuk menindaklanjuti kedua masalah ini, tambah Zulfikar, pihaknya akan mendampingi keluarga korban ke BRA untuk mempertanyakan masalah tersebut. Ia juga akan mengirimkan surat ke BRA Pusat tentang permasalahan ini. Khusus untuk dua nama yang hilang dalam rekap, ia meminta BRA bertanggungjawab. Karena sesuai mandat, BRA dibentuk untuk menyelesaikan dan menyalurkan bantuan untuk para korban konflik.

Sementara itu, Ketua BRA Aceh Utara Nurdin belum berhasil dikonfirmasi Serambi terkait permaalah ini. Nomor telepon genggamnya yang dihubungi berulangkali tidak aktif.(bah)

Dikutip dari Harian Serambi Indonesia, 22 Maret 2009