CoSPA Prihatinkan Berbagai Insiden Keamanan Di Aceh

BANDA ACEH – Rentetan insiden gangguan keamanan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini seperti pelemparan granat terhadap rumah ketua KPA Muzakir Manaf dan kantor Partai Aceh di Bireuen, perusakan berbagai atribut partai politik, sampai kepada ancaman terhadap anggota Komite Independen Pemilihan (KIP), mendapat perhatian serius dari forum Komisi Keberlanjutan Perdamaian Aceh atau Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA), dalam rapatnya di sekretariat Forbes Damai, Rabu (17/9), lalu.

Terhadap berbagai insiden tersebut CoSPA mengimbau semua pihak agar tidak terprovokasi dan tidak terlalu cepat menyimpulkan siapa pelaku dan apa motif dari setiap insiden tersebut sampai benar-benar berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian, menurut Kombes Pol Ghufron yang mewakili Kapolda Aceh, hingga kini terus memberikan laporan menyangkut berbagai kasus dan penanganannya kepada Kapolri di Jakarta. ”Jangan sampai ada anggapan berbagai kasus itu akan dibiarkan oleh polisi,” katanya.

Dua masalah lain yang ikut dibicarakan dalam CoSPA, yang pelaksanaannya dipandu pimpinan pertemuan Azwar Abubakar itu, adalah perkembangan kasus Atu Lintang serta evaluasi pelaksanaan CoSPA sebelumnya. Sebagaimana diketahui, dari kasus Atu Lintang, sebanyak 25 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja berdasarkan keterangan kepolisian dari 25 orang itu, ada kelompok aktor, eksekutor, dan kelompok yang ikut-ikutan saja. Sebanyak 10 orang dari 25 tersangka itu kini sudah dibebaskan karena telah habis masa tahanannya berdasarkan persidangan di pengadilan. Meskipun demikian, CoSPA meminta agar aparat terkait diminta mensosialisasikan masalah ini, khususnya kepada keluarga korban agar tidak timbul salah persepsi.

Kemudian dari evaluasi pelaksanaan CoSPA, hanya sedikit rekomendasi yang belum direalisasikan, di antaranya masalah Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (Join Claim Settlement Commission). ”Meskipun demikian, konsep lembaganya sudah ada. Kini kami tinggal menunggu surat keputusan gubernur,” kata Zainal Arifin dari FKK Desk Aceh.

Sementara beberapa rekomendasi lain menyangkut pembentukan forum silaturahmi partai politik peserta pemilu 2009, saat ini sudah diupayakan oleh APRC-BRA, FKK Desk Aceh, serta KIP. Bahkan deklarasi pemilu damai sudah diikrarkan oleh partai-partai politik dan calon anggota DPD pada tanggal 12 September 2008 lalu.

Untuk pertemuan CoSPA selanjutnya peserta sepakat untuk membicarakan materi tentang evaluasi program reintegrasi dan rekonsiliasi, serta pematangan pembentukan JCSC. Rapat CoSPA mendatang juga disepakati untuk dilaksanakan di Lhokseumawe, pada tanggal 18 Oktober mendatang.

Hadir dalam pertemuan CoSPA lalu antara lain Amiruddin Usman, Zainal Arifin, Hasbi MS, dan Anwar Noer dari Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh serta Mustawalad dan Tgk. Fauzi bin Zainal Abidin dari unsur GAM. Tiga narasumber lain yang datang adalah Wakil Gubernur Aceh, diwakili Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, Drs. Ali Alfata, M.Si, Panglima Kodam Iskandar Muda, diwakili Letkol Radjasa, serta Kapolda Aceh, diwakili Kepala Biro Pengendalian Operasi Polda Aceh, Kombes Pol Ghufron.

Selain itu datang juga empat pengamat internasional, masing-masing Michael R. Rousek dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan, Afifuddin dari Kantor Uni Eropa di Aceh, Timothy Anderson dari USAID Program Aceh, dan Bob Richey dari International Relief and Development. (DB)