Pungutan Liar Dana Reintegrasi Tidak Dibenarkan

BIREUEN – Menyikapi isu adanya pemotongan dana untuk korban konflik yang dilakukan staf BRA kabupaten/kota, Badan Pelaksana BRA Provinsi Aceh menggelar pertemuan antara BRA dan berbagai tokoh masyarakat Bireuen. Pertemuan dilaksanakan di aula Sekda Kabupaten Bireuen, pada hari Sabtu (24/1) lalu.

Ratusan kepala desa dan camat hadir dalam pertemuan itu. Tampil sebagai pembicara antar lain Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman, Ketua Harian Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) M. Nur Djuli, dan Kapolres Bireuen AKBP T. Saladin.

Bupati Bireuen dalam sambutannya mengingatkan kepada segenap camat dan kepala desa untuk memegang teguh amanat yang diembannya. Bupati berpesan agar para lurah dan camat lebih aspiratif dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Mereka juga diminta untuk tidak meminta imbalan apa pun kepada masyarakat korban konflik penerima dana reintegrasi dari BRA.

Sementara itu Kapolres Bireuen T. Saladin menyampaikan perbedaan antara imbalan dan sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela, menurut Kapolres, diberikan tanpa paksaan dan penetapan jumlah tertentu. ”Namun jika jumlahnya sudah diatur dan semua penerima dana reintegrasi diharuskan membayar (kutipan), maka itu disebut pungutan liar yang jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya. Kapolres berjanji akan mengambil tindakan hukum bagi lurah dan camat yang melakukan praktik pungutan liar (pungli).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian BRA M. Nur Djuli berjanji akan melakukan perbaikan internal dan akan mengganti stafnya jika terlibat praktik pungutan liar. Nur Djuli juga mempersilahkan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan terhadap pelaku pungli. (Df/DB)